DESAIN KEBIJAKAN EKONOMI

Assalamualaikum WR.WB

Pada minggu ini saya akan membahas tentang desain kebijakan ekonomi yang ada di indonesia. Di Indonesia kebijakan ekonomi tidak lepas dari pemerintah yang memegang ahli kendali dari segala sesuatu, semua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak sembarangan dalam hal membuatnya melainkan membuat kebijakan untuk keberlangsungan Indonesia sendiri agar dapat menjamin bahwa kebijkan tersebut dapat diterapkan yang dapat membuat menjadi Indonesia lebih stabil dalam system ekonomi, lebih banyak menyediakan barang dan jasa publik serta dalam pemerataan distribusi agar tejadinya Indonesia yang lebih maju agar tidak terjadi krisis ekonomi.

Krisis ekonomi atau yang bisa dibilang dengan Krismon (Krisis Moneter) yang merupakan kondisi dimana menurunnya tingkat ekonomi suatu negara. Di Indonesia sendiri krisis ekonomi sudah terjadi sebelum pada tahun 1997 yang merupakan krisis moneter yakni melumpuhkan kegiatan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang tutup serta meningkatnya jumlah pekerja yang mulai menganggur karena tertutupnya lapangan pekerjaan tersebut, factor yang dapat menyebabkan krisis ekonomi pada tahun 1997 pada tahun tersebut nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar menurun dalam hal ini dikarenakan ketimpangan tersendiri dari pemerintah dalam transparansinya dalam mengelola keuangan negara oleh karena itu pemerintah yang sekarang harus dapat mengelola agar tidak terjadi krisis moneter pada tahun berikutnya.Kita ambil salah satu contoh kebijakan ekonomi yang dapat meminimalisir krisis ekonomi yang terjadi di indonesia adalah dengan adanya subsidi untuk UMKM di indonesia berikut penjelasan dari berita yang saya kuti dari internet mengenai informasi subsidi UMKM di indonesia

Kebijakan Ekonomi di Indonesia salah satunya Subsidi UMKM, dimana bagi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan subsidi bunga kredit. “(Bunga kredit) yang dulunya 22-23% menjadi 12%” kata Jokowi.

Darmin menambahkan bahwa pemerintah akan menjadikan koperasi sebagai mitra UMKM, dengan membantu permodalan UMKM. Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397. Memang tak bisa dipungkiri jika pembangunan ekonomi nyatanya tidak bergerak linier dengan pembangunan sosial. Realitas menunjukan jika masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial banyak ditemukan di negara-negara yang justru mengalami pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme dan modernitas yang menjadi acuan para pemikir ekonomi dinilai lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya.

Desain Paket Kebijakan Ekonomi dinilai hanya berorientasi pada insentif perbaikan ekonomi jangka menengah dan panjang. Memang ada insentif untuk jangka pendek, namun itu semua sangat terbatas. Maksudnya dari kata tersebut Dalam artian ketika target pembangunan 2017 salah satunya memperkecil gini rasio atau ketimpangan sosial, masyarakat dapat memulai dengan UMKM dengan harapan adanya penyerapan tenaga kerja, dan meminimalisir angka kemiskinan. "Tawaran-tawaran insentif yang diwacanakan masih ditanggapi dingin dari para pengusaha, tidak ada efek 'wow', artinya tidak banyak memengaruhi psikologis pasar," kata Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pada Rabu (9/9). Karna masih tida tampak dari belum bergeliatnya pasar di situasi ekonomi lesu. Padahal, penting bagi pemerintah menjaga ekspektasi dan psikologis positif di pasar. Inilah akibat porsi insentif ekonomi jangka pendek terbatas sedangkan yang jangka menengah dan panjang terus dihembuskan. Disamping itu hal yang tidak boleh dilupakan insentif jangka pendek, di antaranya pemerintah harus menjaga agar daya beli masyarakat terkatrol dan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menggerayangi masyarakat. Ini berkaitan dengan penjagaan pemerintah dalam stabilisasi harga pangan dan kebutuhan harian masyarakat. Di samping, perusahaan kecil dan menengah harus dijaga agar tidak kolaps. "Ancaman PHK sangat banyak, angkanya sudah hampir 300 ribu pekerja," ujarnya.Untuk merespons kondisi perekonomian global dan dalam negeri. Paket Kebijakan September I ini diharapkan mampu memberikan sentimen positif ke pada pasar dan masyarakat.

RAFID ADHI PRAMANA
155020101111023/ EP

PEREKONOMIAN INDONESIA/ AE